Knowledge Analysis Of The Council In Affecting Regional Financial Supervision: Community Participation And Public Policy Transparency As Moderating Variables

  • Susan Grace V. Nainggolan Akademi Manajemen Ilmu Komputer Imelda
Keywords: Supervision of the financial, knowledge of the council, Community participation, transparency of public policy

Abstract

The definition of regional financial supervision is an action taken to ensure that regional revenues and regional expenditures do not deviate from the plans outlined in the budget. In this study, samples were taken of all members of the Regency and City DPRD, especially Simalungun Regency, Pematang Siantar City, and Tebing Tinggi, using a questionnaire which was then analyzed using multiple regression. The test results show that the Board's Knowledge of the Budget has a significant positive effect on Regional Financial Supervision. Community participation has a significant positive effect on the effect of the board's knowledge of the budget on regional financial supervision. Public policy transparency has no significant effect on the effect of the board's knowledge of the budget on regional financial supervision, The interaction between the knowledge of the board and public participation has a significant negative effect on regional financial supervision, the interaction between the knowledge of the board and transparency of public policies has no effect on regional financial supervision.

References

Achmadi, Adib Adib, Muslim Mahmuddin,, Rusmiyatri, Siti, dan Sonny, 2002.Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.

Anthony, Govindarajan, Sistem Pengendalian Manajemen, Salemba Empat, Jakarta, 2003

Basri Yesi Mutia, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 8 Nomor 1, 2008 : 29 - 39

Fakultas Ekonomi. 2009. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program S1.Medan

Ghozali, imam. 2005 Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halim A., Achmad Tjahjono,dan Muh. Fakir Hesein, Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Revisi.UUP AMP YKPN, Yogyakarta,2000.

Hairr,et al, Multivariate Data Análisis, Fifth Edition, Prentice-Hall Internacional, New Jesey, 1998.

Hendrikus Tribiwanto Gedeona. 2005. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi Di Tingkat Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi, Bandung STIA LAN,Vol 2 No 3 : 250

Lie Liana Jurnal teknologi informasi DINAMIK volume XIV No. 2, Juli 2009: 90-97

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta, 2002.

Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.

Pramono, Agus H., 2002, Pengawasan Legislative terhadap Ekesekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan perwakilan rakyat daerah terhadap tindak lanjut badan pemeriksaan keuangan
Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.

Rubin, Irene, 1996. Budgetting for Accountability: Municipal Budgetting for the 1990s, Jurnal Public Budgetting& Finance, Summer.

Sjamsudin, Syamsiar, 2001. Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partsipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang, Laporan Penelitian dalamJurnal Ilmiah Sosial, vol. 3, No.2, Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, erta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik ndonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Yudono, Bambang, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela 3.htm, 2002.

Zainuddin dkk., Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
Published
2022-03-04
Section
Articles